MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA MANADO KELAS I.A

Alamat : Jl. Adipura Raya, Kompleks Kantor Pengadilan Terpadu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Telepon : (0431) 864291 | e-Mail : pa.manado307225@gmail.com | Website : https://pa-manado.go.id

Dari Eksekusi Riil ke Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Oleh : Mohamad Adam, S.H.I

 

A. Pendahuluan

Pada umumnya dalam proses beracara perdata, para pihak yang berperkara di pengadilan akan melalui suatu serangkaian pemeriksaan yang ujung dari pemeriksaan tersebut akan berakhir dengan suatu putusan. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim jenisnya dapat berupa putusan deklator, konstitutif atau kondemnatoir.

Yahya Harahap memberikan pengertian mengenai tiga jenis putusan di atas sebagai berikut:

a. Putusan Deklarator

Putusan declatoir atau deklator (declatoir vonnis) adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

Amar putusan deklator dapat ditemui dalam perkara yang bersifat voluntair atau permohonan dan juga dapat ditemui dalam perkara gugatan (contentious).

Contohnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, menyatakan sebagai ahli waris yang sah, penyerahan hibah sah, perjanjian jual beli sah dan lain sebagainya.

b. Putusan Constitutief

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda. 

c.Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. [1]

Dari ketiga jenis putusan di atas, hanya putusan  yang bersifat kondemnatorlah yang dapat dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau “noneksekutabel”. [2]

Adapun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengadung salah satu amar yang menyatakan :

  1. Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
  2. Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
  3. Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
  4. Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
  5. Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
  6. Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
  7. Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
  8. Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”

 

B. Pengertian Eksekusi

Menurut Yahya Harahap, Eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah (terseksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.[3]

Subekti memberi pengertian eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. [4]

Adapun Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P. M.Hum memaknai eksekusi sebagai hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[5]

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan paksaan jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Prof. Sudikno membagi jenis eksekusi dalam tiga kelompok:

  1. Membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 208 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
  2. Melaksanakan suatu perbuatan, berdasarkan Pasal 225 HIRdan Pasal 259 RBg;
  3. Eksekusi rill, berdasarkan Pasal 1033 RV.

Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu :

  1. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu.
  2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal 215 R.Bg.

 

C. Dari Eksekusi Riil (riele executie) ke Eksekusi Pembayaran (verhaal executie)

Salah satu bentuk eksekusi rill adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, pihak yang kalah dihukum untuk membangun kembali rumah yang telah dibongkar, menyerahkan kembali mas kawin yang telah diambil atau penghukuman untuk memperbaiki kendaraan yang dirusak. Jika hukuman tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, bagaimana cara memaksanya memenuhi putusan pengadilan?

Menjalankan eksekusi riil yang berbentuk penghukuman melakukan suatu perbuatan tertentu tak selalu berjalan lancar bahkan kadangkala akan sangat sulit untuk dijalankan ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya. Pengadilan tentunya tidak dapat memaksakan untuk menggerakkan badan atau fisik pihak yang kalah untuk melaksanakan isi amar putusan. Maka untuk mengatasi kemungkinan kesulitan dan kemacetan pelaksanaan menjalankan putusan suatu perbuatan tertentu secara fisik tersebut, undang-undang memberikan jalan keluar sebagai alternatif, seperti yang diatur dalam Pasal 225 HIR/ 259 RBg:

 “Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi,dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.

Penerapan Pasal inilah yang dapat dijadikan alternatif pihak yang menang guna memperoleh pemenuhan putusan sebagai pengganti dari eksekusi riil yang menghukum pihak yang kalah, yang enggan menjalankan perbuatan tertentu yang disebut dalam amar putusan.

Menurut Yahya Harahap proses yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang untuk merubah dari eksekusi riil menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah dengan jalan.

  1. Mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk mengganti hukuman tersebut;
  2. Penggantinya berupa sejumlah uang;
  3. Kepentingan perbuatan tertentu tadi dinilai dengan sejumlah uang.[6]

 

Atas dasar Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG di atas, perintah penghukuman melakukan sesuatu dapat diganti dengan sejumlah uang. Pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan, agar putusan dinilai dengan sejumlah uang bilamana pihak yang kalah tetap tidak mau menjalankan perbuatan yang dihukumkan kepadanya. Jika ketua pengadilan mengabulkan permintaan penggantian bentuk eksekusi dari melaksanakan perbuatan tertentu menjadi pembayaran sejumlah uang, maka beralihlah sifat eksekusi dari “eksekusi riil” menjadi “eksekusi pembayaran sejumlah uang”.

Dengan beralihnya sifat eksekusi rill menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang, hambatan eksekusi dapat diatasi dengan mempergunakan tata cara eksekusi yang berlaku terhadap eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.

Pemenuhan putusan dapat dipaksakan terhadap pihak yang kalah melalui executoriale beslag yang dilanjutkan dengan penjualan lelang terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. Hanya saja untuk memperoleh pemenuhan berdasarkan peralihan sifat eksekusi tersebut diperlukan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan eksekusi riil.

Kesimpulan

  1. Eksekusi riil dapat diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang.
  2. Hanya Eksekusi riil untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang.
  3. Perubahan eksekusi riil menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan cara pengajuan permohonan penggantian jenis ekseksui kepada ketua pengadilan.

 

[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta. PT. Gramedia) hal 876-877

[2] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), hal. 14

[3] Ibid hal. 20

[4] Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Bina Cipta, 1989), h. 128

[5] Abdul Manan, Makalah  Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung – RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2011

[6] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), hal. 53