MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA MANADO KELAS I.A

Alamat : Jl. Adipura Raya, Kompleks Kantor Pengadilan Terpadu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Telepon : (0431) 864291 | e-Mail : pa.manado307225@gmail.com | Website : https://pa-manado.go.id

PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (e-Court) di PENGADILAN AGAMA

Oleh : Mufi Ahmad Baihaqi

          Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bentuk keseriusan Mahkamah Agung dalam rangka merespons aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

          Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut semakin meneguhkan lebih jauh langkah digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan menuju peradilan elektronik (e-court) dan sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan zaman dan pihak-pihak berperkara serta kesadaran secara internal kelembagaan untuk mewujudkan sistem administrasi keperkaraan yang lebih efisien dan efektif.

          Harapannya penerapan peradilan elektronik akan mempercepat terwujudnya visi Mahmakah Agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung, yakni perwujudan pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

          Pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dalam praktek tidak boleh mengurangi terpenuhinya asas-asas umum peradilan yang baik lainnya, seperti asas persidangan yang terbuka untuk umum, asas persamaan di muka hukum, asas kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem), asas akuntabilitas, dan seterusnya. Semua asas-asas tersebut harus bersinergi dalam proses penyelesaian perkara sebagai upaya mewujudkan peradilan yang agung. Dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam praktek maka perlu dilakukan sosialisasi dan diklat secara massif kepada pimpinan, hakim, panitera dan jurusita pengadilan khususnya terkait dengan terobosan hukum acara dalam perma tersebut.

          Belum terealisasinya pengesahan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang baru yang menggantikan dan menyatukan berbagai sumber hukum acara perdata yang berserakan, maka semakin sulit untuk terwujudnya kepastian landasan hukum bagi para penegak hukum, khususnya hakim di bawah Mahkamah Agung RI. Wacana revisi Hukum Acara Perdata setidaknya sudah mencuat sejak dua dekade lalu. Akan tetapi, bukannya malah diprioritaskan pembahasannya, RUU Hukum Acara Perdata malah tidak masuk dalam Prolegnas 2021. Oleh karenanya, dorongan dari berbagai pihak termasuk internal pengadilan dibutuhkan agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan menjadi UU.

          Proses pengesahan RUU Hukum Acara Perdata dapat dipastikan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi jangka pendek yang bisa ditempuh adalah dengan membuat Perma khusus tentang hukum acara perdata yang mengakomodasi perkembangan zaman termasuk hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, hukum acara di luar HIR, RBg dan Rv, diatur pula dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Penyatuan seluruh peraturan hukum acara yang terintegrasi dalam satu peraturan akan memudahkan para penegak hukum dalam menjalankan hukum acara sehari-hari.

PERUBAHAN ADMINISTRASI PERKARA

          Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

          Perubahan pengaturan administrasi perkara menjadi secara elektronik dan penerapan aplikasi e-court tentu akan berdampak pada perubahan administrasi perkara yang sudah ada selama ini baik terkait dengan pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata maupun persidangan secara online. Oleh karena itu, perlu disiapkan instrumen dan formulir-formulir di bidang kepaniteraan agar pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik diperadilan agama berjalan dengan baik.

          Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Ditjen Badilag telah penyusunan formulir dengan melibatkan hakim dan panitera pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah. Sehingga keberadaan formulir standar yang seragam akan mempermudah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Penyeragaman formulir ini memiliki nilai penting dalam menjaga kesamaan implementasi Peraturan Mahkamah Agung. Selain itu juga, Penyeragaman formulir yang terstandarisasi akan meminimalisir perbedaan penafsiran dan anomaly praktik pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung dari satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.

          Secara umum, proses pendaftaran perkara secara online melalui e-court sangat mudah, semudah menggenggam telpon di tangan. Terdapat tiga tahap penting dalam e-court, yaitu: pendaftaran secara elektronik (e-filling), pembayaran secara elektronik (e-payment) dan pemanggilan secara elektronik (e-summons). Sebelum melakukan pendaftaran secara online, syarat wajib yang harus dilakukan oleh calon pendaftar adalah memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk melakukan pendaftaran sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lainnya, yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar (advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan) atau Pengguna Lainnya (subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ktp ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan Undang-undang).

          Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lainnya harus dimasukkan alamat e-mail yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar atau pengguna lainnya. Jika pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar atau pengguna lainnya akan mendapatkan e-mail user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court. Setelah berhasil login untuk pertama kali, pengguna terdaftar atau pengguna lainnya harus melengkapi data advokat atau data pihak. Dalam melengkapi data, advokat juga harus melengkapi dokumen advokat sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Perma 1 Tahun 2019 yaitu kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan advokat dan bukti berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan Persyaratan untuk pengguna lain adalah Kartu Identitas Pegawai/anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakili Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha, Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan dan Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

          Demikian pula Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait. Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, maka keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

          Pendaftaran perkara (e-filling) yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnnya akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM yang pembayarannya dilakukan secara elektronik (e-payment).

          Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Sesuai dengan Perma 1 Tahun 2019, pemanggilan para pihak yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court dilakukan secara elektronik (e-summons) yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, sementara jika tergugat tidak setuju, pemanggilan kepada tergugat dilakukan secara manual sebagaimana pada umumnya.

          Dalam hal panggilan persidangan dilakukan terhadap pihak yang berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERSIDANGAN ELEKTRONIK

          Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 mengatur persidangan secara elektronik (e-litigasi). Dalam Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019 menyebutkan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur, selanjutnya para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat wajib disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik selanjutnya diikuti dengan aktivitas pada persidangan secara elektronik oleh Panitera Pengganti wajib dicatat dalam Berita Acara Sidang Elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah sesuai dengan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

          Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik dan wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik. Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, maka Hakim/Hakim ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima dengan penetapan.

          Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Persidangan secara elektronik tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan dengan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon/penggugat.

          Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan/penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

          Fitur e-litigasi memungkinkan terselengaranya peradilan berbasis elektronik, sehingga persidangan berjalan efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

          Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga peradilan afar tidak tergilas oleh zaman. Proses hukum yang semula manual suka atau tidak suka harus bergerak kearah otomasi. Melalui aplikasi e-court masyarakat tak perlu antre mendaftar perkara dan antre sidang di pengadilan, sebab atas kesepakatan para pihak sebagian besar tahapan persidangan dilakukan secara online.

          Demikian penyajian makalah kami, semoga acara diskusi hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara terselenggara dengan lancer dan dapat meningkatkan kinerja satker dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selamat berdiskusi.

Daftar Bacaan :

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
  3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
  4. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Inovasi & Akselerasi Perubahan di Pengadilan Agama, Pustaka saga, Surabaya 2020;
  5. Majalah Peradilan Agama, Edisi 14, Nopember 2018;
  6. Majalah Peradilan Agama, Edisi 16, Nopember 2018;